Kurang Lebih Sebanyak 4 Juta Kendaraan Bermotor yang Menunggak Pajak Di Sumut

Kurang Lebih Sebanyak 4 Juta Kendaraan Bermotor yang Menunggak Pajak Di Sumut

Smconsult – Ratusan orang terlihat tengah mengantre di loket pembayaran di Kantor Samsat daerah Medan Utara tepatnya di Jalan Puteri Hijau. Tujuan mereka mengantre tidak lain untk membayar pajak yang termasuk dalam program pemerintah yakni program peringanan PKB dan BNNKB yang telah dibuka oleh pemerintah Sumatera Utara.

Selain dilaksanakan di Kantor Samsat Medan, proses pembayaran tersebut bisa dilaksanakan pula di kantor Samsat yang ada di kota lainnya dan sejumlah bank yang telah bekerja sama dengan Samsat Nasional, program ini direncanakan akan berakhir pada 28 Desember 2018.

Victor Lumbanraja selaku Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor BPPRD Sumatera Utara mengungkapkan jika berdasarkan dari database Samsat sampai 30 September 2018, total dari kendaraan bermotor yang ada di Sumatera Utara yang pajak termasuk dendanya belum dibayar hingga mencapai 4 juta unit bahkan melebihi.

“Persisnya angka yang terdata adalah 4.344.234 juta dari kendaraan bermotor, termasuk kendaraan roda dua serta roda empat” ujarnya.

“Ada pun jumlah tersebut jauh lebih besar dari total masyarakat yang telah melunasi. Total di Sumatera Utara jumlah kendaraan terdaftar sekitar 5.937.220 juta kendaraan” ujarnya.

Dan dari database yang sama telah diketahui jika terdapat 1.592.977 juta kendaraan, baik yang roda dua maupun roda empat yang pemiliknya telah melunasi kewajiban meerka, tidak terkecuali di dalamnya adalah kendaraan umum serta kendaraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Sebelum membuat lalu melakukan program ini, BPPRD Sumatera Utara sudah membentuk tim pendataan terlebih dahulu yang tugasnya tidak lain adalah untuk mengumpulkan data dari pemilik kendaraan roda dua dan roda empat yang telah menunggak pajaknya.

“Jika dibandingkan dengan aktivitas tahun lalu, saat ini mestinya jauh lebih baik, karena tidak ada batasan mengenai tahun produksi serta pembelian kendaraan”

“Di mulai pada tahun 1970-an hingga tahun 2000-an boleh-boleh saja, dengan catatan surat-surat yang dimiliki pemilik lengkap dan dapat memenuhi persyaratan lainnya. Lantas, tidak sekedar pelat hitam saja, pelat kuning dan pelat merah pun termasuk ke dalam program ini”

About The Author

Related Post